Bengkalis– ( detikperjuangan.com) DPRD Bengkalis melalui rapat lintas komisi meminta penjelasan kepada dinas terkait mengenai tindak lanjut pemerintah daerah terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Kecamatan Pinggir yang sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan pertemuan untuk dicarikan solusinya, Selasa (18/01/2022).
Sebagai penyambung lidah masyarakat, anggota komisi I Al Azmi mengatakan DPRD Bengkalis telah berusaha menunjukkan keseriusan dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa DPRD dan pemerintah daerah hadir membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
“Untuk itu kami perlu mengetahui tindak lanjut dan sejauh mana perkembangan di lapangan terkait PLTG ini. Masyarakat menginginkan agar rumah yang retak diperbaiki secara utuh dan diharapkan adanya intervensi dari pemerintah daerah seperti kecamatan dalam proses perbaikan, jangan hanya ditampal saja,” sambungnya.
Sekcam Pinggir yang turut hadir dalam pertemuan merasa bersyukur dengan adanya tim pengawas PLTG yang dibentuk oleh DPRD Bengkalis, “Semoga apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud seperti rumah-rumah rusak yang harus segera diperbaiki, karena bagaimanapun masih ada sumur-sumur warga yang rusak dan tidak dapat digunakan,” ujarnya.
Masyarakat yang ditanyakan langsung mengenai masalah ini, dikatakan Sekcam Pinggir bahwa efek dari mesin sudah mulai berkurang setelah ULPLTG/MG mengambil tindakan dengan memasang pembatas di setiap pintu mesin dan penanaman pohon bambu.
Pihak DLH mengenai hal tersebut memberikan titik terang bahwa solusi yang ditawarkan PLN yaitu Barrier Wall setinggi 11 Meter untuk mengurangi getaran dan kebisingan menurut informasi saat ini sedang dalam proses dan akan segera dibangun. DLH siap untuk turun ke lapangan bersama DPRD Bengkalis mengawasi perkembangannya.
“Apapun teknis yang ditawarkan oleh PLN diharapkan berhasil meredam kebisingan dan getaran yang mengganggu masyarakat sekitar, dan kerusakan-kerusakan diminta untuk dilakukan perbaikan,” tegas Ketua Komisi II Akok menanggapi.
Untuk memenuhi keinginan masyarakat, H. Adri selaku ketua Komisi III mengatakan action dengan turun ke lapangan harus dilakukan. Karena itu, dalam waktu dekat disepakati DPRD bersama dinas terkait akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. ( Rls humas dprd/dpc)
Posting Komentar