Pekanbaru ( detikperjuangan.com) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis mengingatkan komitmen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai operator Blok Rokan terhadap daerah. Era Pertamina di Blok Rokan seharusnya menunjukkan perubahan signifikan keberpihakannya terhadap keberadaan stakeholder di daerah penghasil migas.
"Sejak awal pada proses transisi dulu, saya sudah ingatkan agar PT PHR konsisten dan berkomitmen terhadap daerah penghasil. Jangan justru terjadi kemunduran. Kepentingan stakeholder di daerah mestinya dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada," kata anggota DPRD Bengkalis, Sanusi dalam pembicaraan dengan Sabang meraukenews.com Selasa (5/7/2022).
Sanusi merespon soal suara minor dan jeritan pengusaha dan kontraktor lokal Riau yang merasa tersisih oleh mobilisasi anak cucu cicit perusahaan BUMN menggarap proyek di lingkungan Blok Rokan. Kontraktor lokal terancam turun kelas dan gulung tikar akibat dominasi anak cucu cicit BUMN tersebut.
Tentang hal itu, Sanusi mengaku kalau dirinya belum mendapatkan pengaduan tertulis terkait suara kontraktor lokal tersebut. Ia belum dapat berkomentar, sebelum memperoleh informasi langsung dari para pelaku usaha lokal.
" Terus terang, kalau soal itu kita di DPRD belum terima pengaduan dari kontraktor dan pelaku usaha lokal. Kalau kita sudah terima, pasti kita langsung pelajari dan lakukan tindak lanjut sesuai kewenangan kita bersama pemda," kata Sanusi.
Sanusi yang juga merupakan eks pegawai PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ini menyatakan, entitas yang merasa dirugikan oleh kebijakan PT PHR diharapkan menyampaikan pengaduan tertulis ke Dewan. Sehingga informasi yang diperoleh benar-benar kredibel dan valid, tidak sekadar rumor dan asumsi.
" Alangkah baiknya dan memang seharusnya ada pengaduan tertulis dari pihak-pihak yang merasa dirugikan itu. Supaya, kita bisa tindak lanjuti secepatnya," tegas Sanusi.
DPRD Bengkalis, kata Sanusi, secara prinsip sepakat dan mengharuskan PHR untuk komit terhadap tumbuh kembangnya ekonomi daerah. Ia meminta agar keberadaan pengusaha lokal diakomodir, sebagaimana perusahaan BUMN diberikan pekerjaan di Blok Rokan.
Ia menegaskan, sedikitnya empat elemen stakeholder yang mesti dipenuhi oleh PHR. Yakni keberpihakannya terhadap penggunaan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, pemda dan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan sampai lagi kita dengar tenaga kerja yang bukan skill didatangkan dari luar daerah. Keberadaan tenaga skill di daerah juga sebenarnya cukup tersedia. Sehingga seharusnya juga diberikan kesempatan tenaga skill daerah untuk duduk di jabatan-jabatan managerial," tegas Sanusi, politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) ini.
Sanusi mengakui, hampir setahun Blok Rokan dikelola oleh PT PHR, menurutnya memang belum terjadi perubahan signifikan di daerah. Itu sebabnya, manajemen PHR diminta untuk konsisten dan memenuhi harapan besar publik di Riau, khususnya Bengkalis sebagai ladang minyak terbesar Blok Rokan, seperti di awal-awal transisi dulu.
"Kalau dulu transisi disambut dengan gembira, maka seharusnya saat ini harapan itu bisa diwujudkan," tegas Sanusi.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengusaha dan kontraktor lokal di Riau menilai kebijakan mobilisasi anak cucu cicit BUMN ke Blok Rokan telah mengancam eksistensi mereka. Jika sebelumnya mereka berkontrak langsung dengan operator lama PT Chevron, kini mereka 'terpaksa' menjadi sub-sub kontraktor perusahaan plat merah tersebut. Kontraktor lokal Riau terancam turun kelas dan kehilangan kesempatan tumbuh berkembang. (Rls)
Posting Komentar