Loading...

Antisipasi Penyalahgunaan BBM Subsidi, Ribuan Warga Pekanbaru Sudah Terdaftar My Pertamina

 



Pekanbaru (Detikperjuangan.com) - Ribuan masyarakat kota Pekanbaru telah mendaftar My Pertamina, hal ini ditujukan untuk mendata masyarakat yang berhak menggunakan BBM subsidi. 

Dari informasi yang diterima dari PT Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut, per Selasa 26 Juli 2022, untuk di kota Pekanbaru sudah sebanyak 3.633 orang atau sekitar 78 persen warga Pekanbaru yang terdaftar untuk konsumen Pertalite. 

Kemudian sebanyak 1.003 orang atau sekitar 68 persen yang terdaftar untuk konsumen bio solar. 

Section Head Communication & Relation Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Agustiawan mengatakan bahwa saat ini merupakan masa sosialisasi dan registrasi kendaraan roda empat. 

"Pertama, kami ingin meluruskan bahwa yang saat ini dilakukan itu adalah proses sosialisasi dan registrasi kendaraan roda empat melalui website bukan melalui aplikasi. Jadi bukan penggunaan aplikasi tapi pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id," kata Agustiawan, Selasa (26/7/2022). 

Agus menyebut, bahwa dilakukannya registrasi tersebut agar pihaknya mempunyai data dan kemudian dilakukan verifikasi sehingga penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. 

"Ini tujuannya untuk mendapatkan data siapa sebenarnya konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi itu," jelas dia. 

Meluruskan informasi yang sempat keliru, Agustiawan mengatakan sampai saat ini implementasi pembelian BBM menggunakan aplikasi My Pertamina belum dilaksanakan, hal ini masih menunggu arahan pemerintah. 

"Tapi meskipun nanti sudah ada ketentuan kapan tanggal berlakunya itupun sebenarnya tidak mesti menggunakan aplikasi My Pertamina. Masyarakat bisa membayar secara tunai atau menggunakan kartu kredit atau kartu debit seperti yang saat ini berlaku. Itu boleh," kata dia. 

Kemudian, dijelaskannya bahwa kekhawatiran masyarakat yang tidak memiliki handphone sebenarnya bukan jadi masalah. Sebab melalui registrasi yang dilakukan itu nanti Pertamina bersama Pemerintah akan melakukan verifikasi siapa masyarakat yang berhak untuk mendapatkan BBM Subsidi. 

"Nah, masyarakat yang berhak itu nanti akan mendapatkan QR Code. Ini akan dikirim ke email konsumen yang sudah mendaftar dan sudah terverifikasi. Itulah yang menjadi dasar nantinya petugas SPBU untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi. Jadi QR Code tersebut nanti itu akan dilakukan proses scanning dengan mesin yang sudah kita siapkan dengan alat yang sudah disiapkan oleh petugas SPBU," jelas Agustiawan. 

Makanya kata dia, masyarakat pun tidak perlu membawa handphone ke SPBU. Lantaran, QR Code tersebut dapat dicetak dan ditunjukan langsung ke petugas SPBU. 

"Nanti discan, dari situ kemudian petugas SPBU akan mengecek apakah nomor sekian misalnya dan mereka berhak, barulah proses pengisian dilakukan. Lalu pembayaran bisa pakai uang cash, kredit maupun debit, dan akan lebih bagus kalau pakai aplikasi My Pertamina," tuturnya. 

"Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa saat ini belum melakukan proses implementasi, yaitu masih sosialisasi dan registrasi. Proses ini sampai ada keluar ketetapan pemerintah untuk dilaksanakan," ujarnya. 

Di Pekanbaru sendiri, proses sosialisasi dan registrasi sudah berjalan sejak 10 Juli 2022. Kemudian nantinya, secara bertahap akan dilakukan ujicoba lagi di sebagian wilayah lain. 

Saat ini, proses itu dilakukan untuk kendaraan roda 4 yang khusus menggunakan BBM jenis pertalite dan bio solar. 

Pengguna BBM Subsidi tidak tepat sasaran 

Menurut Agus, selama ini penggunaan BBM subsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya Pertamina dan didorong oleh pemerintah melakukan sebuah pengawasan dengan terobosan ini. 

"Pada dasarnya ini dilakukan karena dari data kami 60 persen dari penikmat BBM bersubsidi itu sebenarnya tidak tepat saranan. Dinikmati oleh masyarakat mampu dan kendaraan yang tidak ditetapkan sesuai aturan pemerintah," ungkapnya. 

Lalu, hal inilah yang mendorong untuk diterapkan penggunaan My Pertamina tersebut. 

Menurut Agus, inilah yang mendorong pihaknya dan kemudian ditugaskan Pemerintah untuk membuat satu sistem mekanisme pengawasan ketat sekaligus mempunyai database yang akurat, agar BBM bisa lebih tepat sasaran. 

"Sebenarnya ini untuk melindungi hak-hak konsumen, sehingga mafia yang tidak berhak itu atau oknum modifikasi kendaraan tidak dapat BBM lagi. Sehingga BBM subsidi tak disalahgunakan," tegas dia.( PAS/dpc)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama