Loading...

Kalangan Pengusaha Soroti Kinerja BGN Atas Dugaan Menjamurnya Dapur Fiktif

Foto : Azrul Nor 



Duri ( Detikperjuangan.com) Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. 

Program mulai yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sangat  diapresiasi  masyarakat .Namun pelaksanaan dilapangan tidak seindah yang dibayangkan.Pasalnya ada dugaan menjamurnya dapur fiktif.

Hal itu disampaikan  Azrul Nor Ketua Umum BPC Hipmi  Kabupaten Bengkalis priode 2021-2024 kepada sejumlah media.
Menurutnya agar  program tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan tepat sasaran kalangan pengusaha meminta agar Badan Gizi Nasional ( BGN ) berbenah dalam mendukung program Presiden Prabowo subianto. 

Terutama terkait dengan dugaan maraknya dapur fiktif termasuk di Kabupten Bengkalis. Sehingga pengusaha yang betul betul ingin membangun dapur tidak dapat terlaksana karna beberapa  titik sudah dikapling oleh kelompok tertentu yang diduga fiktif & tidak serius dalam membangun dapur.

" Indikasi dapur fiktif ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat tujuan besar MBG untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Kita meminta pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk digitalisasi verifikasi dan transparansi data,” ujar Azrul , Jumat (19/9/2025).

Dalam hal ini  meminta BGN harus segera berbenah & segera memiliki kantor resmi di Kabupten Bengkalis.Dan juga meminta  BGN harus melakukan kontrol penuh ke dapur  yang sudah jadi.Termasuk menempatkan ahli gizi disetiap dapur, untuk menghindari  adanya  kasus makanannya seperti tidak sehat & berulat


Selanjutnya kata  Azrul  untuk pelaksanaan  di lapangan ⁠BGN  yayasan harus berkordinasi dengan sekolah penerima MBG terkait kemauan mereka dalam menerima makanan tersebut. 

" Dan juga perlu dicermati terkait  pembagian zonasi sekolah penerima manfaat yang belum diatur dengan baik, sehingga sering terjadi gesekan antara dapur yang sudah siap beroperasi. Dan bahkan menimbulkan potensi fiktif dan tumpang tindih ",  Pungkas Mantan Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Bengkalis ini. ( ***) 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama