Loading...

Momen Natal & Tahun Baru Wako Pekanbaru Terbitkan Instruksi ini, Harap Disimak

 



Pekanbaru (detikperjuangan.com) - Momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wali kota Pekanbaru Firdaus mengeluarkan instruksi untuk tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuh instansi itu diminta mengantisipasi sebaran wabah COVID-19 selama perayaan Nataru.

Instruksi Nomor 56 Tahun 2021 berisi tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Pada Saat Nataru. Instruksi ditujukan kepada tujuh kepala OPD, yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perindag, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta camat se-Kota Pekanbaru.

"Instruksi wali kota tertanggal 15 Desember 2021 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Pada Saat Nataru," kata Asisten I Setdako Pekanbaru Syoffaizal, Sabtu (18/12/2021).

Berdasarkan instruksi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan diminta melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir Bulan Desember 2021. Kemudian, memulai vaksinasi anak usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun dengan ketentuan telah mencapai target minimal 60 persen dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kepala Dinas Kesehatan juga diminta mempersiapkan tempat isolasi untuk mencegah adanya penularan dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat," jelasnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan diminta melakukan pengetatan pemeriksaan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan yang masuk ke Kota Pekanbaru, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada wilayah terminal dan pelabuhan sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru.

Lalu, Kepala Satpol PP diminta menutup semua taman kota pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022, mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode libur Nataru.

Sementara, Kepala BPBD diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah selama periode libur Nataru.

"Kepala BPBD juga diminta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa dan tanah longsor) pada Bulan Desember 2021 dan Januari 2022," terang Syoffaizal.

Sedangkan Kepala Disperindag diminta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar/pusat perdagangan dan tempat aktivitas perdagangan lainnya dengan melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli.

Mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk.

Meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mal, kecuali pameran UMKM, melakukan pengawasan penerapan waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diminta melakukan pembinaan dan pengawasan dengan meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk destinasi pariwisata favorit, dan mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik.

Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) di seluruh objek wisata.

Melaksanaan sosialisasi, penguatan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk.

Melakukan pembatasan jumlah wisatawan sampai dengan 75 persen dari kapasitas total, melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup, serta membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

"Terakhir kepada seluruh camat diminta agar mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, kelurahan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)," jelas Syoffaizal.

Dalam melaksanakan instruksi walikota ini, lanjut dia, pimpinan OPD bersangkutan harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur TNI dan Polri. Untuk biaya yang timbul dalam pelaksaan instruksi wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing perangkat daerah/ unit kerja pada perangkat daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

"Kepala OPD bersangkutan juga diminta melaporkan hasil pelaksanaan instruksi walikota ini kepada Wali kota Pekanbaru. Instruksi walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2022," jelasnya.( PAS/dpc)
Lebih baru Lebih lama