Loading...

Bupati Hadiri Pelantikan DPD PPNI Kabupaten Bengkalis di Duri

 


Mandau ( Detikperjuangan.com) Bupati Bengkalis diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Aulia menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) periode 2022-2027, Senin (22/8/2022), di Ballroom Hotel Susuka Duri.

Pengukuhan dan pelantikan DPD PPNI Kabupaten Bengkalis ini langsung dikukuhkan Ketua DPW PPNI Provinsi Riau
H. Ahmad Yusuf,Amd.Kep,S.Sos.MH, dan menahkodai Ketua PPNI Kabupaten Bengkalis periode 2022-2027 Ns. Tino Suhendro,S.Kep.

Bupati Bengkalis melalui Asisten Administrasi Umum Aulia dikesempatan tersebut mengucapkan selamat dan tahniah kepada DPD PPNI Kabupaten Bengkalis yang telah dilantik, mudah-mudahan, kepengurusan PPNI saat ini dapat menjalankan program-program kerja dan semakin meneguhkan PPNI sebagai mitra Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan perawat memiliki peran penting karena berada di garda terdepan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentu keberadaannya jelas menjadi perhatian kami Pemerintah Daerah. Karena hal ini sejalan dengan visi dan misi kami Bupati Kasmarni dan Wakil Bupati Bapak H. Bagus Santoso, yakni bermarwah maju dan sejahtera yang tertuang didalam delapan program unggulan salah satu diantaranya program jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat.

"Kiprah nyata perawat Kabupaten Bengkalis yang bersama-sama dengan pemerintah sudah kita lihat di masa pandemi covid-19, tentu penghargaan yang setinggi tingginya kami sampaikan kepada seluruh perawat kabupaten bengkalis, atas pengorbanan dan dedikasinya yang diberikan dengan tulus. Teriring doa dan penghormatan tertinggi pula bagi perawat yang gugur dan terpapar covid 19 dalam penanggulangan wabah pandemi ini", ungkap Aulia.

Lebih lanjut Aulia menambahkan, hari ini di Kabupaten Bengkalis memiliki sekitar 2000 perawat, itu artinya perawat merupakan salah satu unsur pembangun kesehatan masyarakat yang saat ini mempunyai populasi terbanyak diantara profesi kesehatan lain seperti dokter, farmasi, bidan serta profesi yang lain.

"Melihat dinamika tersebut bahwasnya perawat menjadi garda terdepan, kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis beberapa waktu yang lalu telah menjalin Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perawat di negeri junjungan dari D-III ke D-IV.
semoga upaya ini akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kita para perawat yang ada di kabupaten bengkalis nantinya akan berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga dengan tingginya pendidikan dan jam terbangnya akan mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan", harapnya.

Kendati demikian mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis ini megajak kepada seluruh sarana kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta agar lebih memperhatikan lingkungan kerja perawat, meningkatkan kepuasan perawat. Kebijakan menyangkut gaji perawat, beban kerja dan rotasi kerja. pada tingkat individu, perawat harus memperoleh gaji yang cukup dan kompetitif untuk mengembangkan profesional mereka.

"Beban kerja disesuaikan dengan jumlah dan tingkat ketergantungan pasien sehingga memungkinkan memberikan pelayanan sesuai standar kompetensi dan profesi keperawatan. Rotasi kerja shift pagi, sore dan malam hari juga harus sesuai dengan standar pengaturan jadwal, sehingga perawat memiliki waktu yang cukup untuk istirahat dan pemeliharaan kesehatan mereka",pinta Aulia.

Dikesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan dr Ersan Saputra juga mengucapkan selamat dan tahniah kepada Ketua DPD PPNI yang baru, semoga kepengurusan PPNI mampu bersinergi bersama Pemerintah Daerah.

Kemudian Ersan menambahkan, memang perawat menjadi garda terdepan dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentu keberadaan perawat menjadi komitmen kami, tentang isu ditiadakannya tenaga honorer tahun 2023 di daerah tentu menjadi kekhawatiran kami, karena 68 persen tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bengkalis itu dikelola tenaga non ASN seperti perawat, artinya apa jika ini berlaku tentu secara keseluruhan pelayanan kesehatan akan berdampak tidak maksimal.

Tampak hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB H Hambali, Forkopimcam Mandau serta DPK PPNI se Kabupaten Bengkalis. ( Rls/dpc) 



Lebih baru Lebih lama